Vacaciones La vuelta al mundo

Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah yang ngetop dengan panggilan Mas Ganjar, namanya semakin moncer di berbagai survey maupun dalam pembicaraan politik ringan di tengah-tengah hebohnya Covid-19. Meskipun Puan Maharani pernah menjadi Menteri dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR, rupanya Mas Ganjar yang juga kader PDI Perjuangan lebih dikenal khususnya dalam daftar Capres 2024.  Pilpres 2024 memang masih jauh dimana Presiden Jokowi masih menjalankan pemerintahan #Jokowi2Periode bersama Wapres Prof. DR. KH Ma'ruf Amin. Namun televisi nasional, media sosial maupun media online serta perbincangan di social media selalu saja muncul tentang siapa kandidat paling pas sebagai penerus Presiden Joko Widodo.  Puan Maharani memang memiliki posisi penting di partai yang dipimpin oleh Megawati Sukarno Putri, ibunda Puan, apalagi Puan juga menjabat sebagai orang nomor satu di DPR RI sebagai Ketua DPR. Posisi ini akan memberi cucu Bung Karno ini banyak pengalaman berharga di bidang legislasi da

Siti Nur Azizah  calon Walikota Tangsel pada Pilkada 2020 berpasangan dengan Ruhama Ben dari PKS. Meskipun diusung oleh Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yang merupakan pendiri Partai yang kini dipimpin oleh AHY, Siti Nur Azizah ternyata mendukug dan membela UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebagaimana diketahui, Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan Omnibus Law yang digagas oleh Presiden Jokowi.  Bagaimana sikap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat yang bertepuk tangan ketika kader Partai Demokrat menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law ketika sidang paripurna di DPR untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut? Siti Nur Azizah bersama Ruhama Ben dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Image: beritamoneter.com) Mengutip ucapan Kamhar Lakumani, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, menurut laporan cnnindonesia.com (27/10/2020) belum berencana untuk meminta klarifikasi kepada Siti Nur Azizah  kader

Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ternyata menimbulkan kehebohan dan diwarnai unjuk rasa. Selain ada demo buruh dan mahasiswa yang menolak Omnibus Law itu, sebagian elite politik, pengamat dan warga yang menolaknya.  Rudi S Kamri (kiri) dan Andre V. Wenas di Kanal Anak Bangsa semakin terkenal sebagai simbol suara demokrasi di Indonesia. (Image: YouTube.com) Yang "menarik" adalah komunikasi yang dinilai kurang canggih di kantor para pembantu presiden? Inilah yang membuat pengamat sosial dan politik Rudi S. Kamri yang kini makin aktif di kanal Anak Bangsa bersama Andre Vincent Wenas.  Yuk simak bagaimana kaca mata Rudi S. Kamri dalam mengamati masalah komunikasi ini. Apakah masih tajam seperti biasanya? J okowi, Omnibus Law,  Sesat Pikir Bangsa Dan Buruknya Strategi Komunikasi Oleh: *Rudi S Kamri*   Apakah UU Cipta Kerja Omnibus Law sudah sempurna? Sudah pasti jauh dari sempurna. Banyak hal perlu diperbaki dan disempurnakan. Tapi langkah ini adalah sebuah terobosan yang bri

Omnibus Law bukan hal baru di negara-negara lain. Kalau masih ada yang ingat Presiden Jokowi sebenarnya sudah dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah mengajak DPR untuk menyatukan beberapa undang-undang menjadi UU Sapu Jagat. Hal itu sudah disampaikan dengan gamblang pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 di hadapan semua fraksi DPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat. Topik UU Cipta Kerja juga sudah dipaparkan oleh Jokowi pada pidato Visi Indonesia pada saat mantan Walikota Solo ini menyambut kemenangan pasangan Jokowi Amin di Sentul, Jawa Barat.  Eksistensi UU Cipta Kerja ini sering dianggap sebagai UU Sapu Jagat yang diciptakan untuk menyapu bersih pungutan liar, mafia rente dan siapapun yang bernafsu untuk memanfaatkan ruwet dan jalur panjang proses perijinan untuk memancing suap dari para pengusaha, investor dan yang membuat miris adalah karena pancingan itu mengincar para pemodal kecil yang sangat ingin menjadi pengusaha yang mempunyai badan hukum seperti

BREAKING NEWS. Kanal YouTube Sekretariat Presiden menyiarkan peresmian jembatan di Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara secara live pada 22 Oktober 2020. Ini merupakan proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa yang gencar dibangun oleh Presiden Jokowi pada periode pertama agar terjadi konektivitas antar kota, desa dan antar pulau.  Sebagaimana dilaporkan oleh merdeka.com, Presiden Jokowi menyatakan, " Alhamdullilah Jembatan Teluk Kendari yang memiliki panjang 1,34 km, hari ini telah rampung dan selesai. Dengan Mengucap Bismillahirahmanirahim Jebatan Kendari saya resmikan hari ini,"  Jembatan yang sangat megah dibangun oleh Presiden Jokowi di Teluk Kendari, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2020 (pantau.com) Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa pembangunan jembatan itu dilakukan dari  2015 sampai 2020 dan memakan biaya besar Rp804 miliar. Proyek itu sangat penting untuk masyarakat di daerah itu.  Presiden Joko Widodo yang baru mendapat apresiasi ti